Intrik Sosial Politik Di Balik Kisah ‘’Persekutuan Abadi”

Awalnya kerajaan Buton bukanlah Kerajaan yang kaya, namun wilayahnya yang strategis sebagai jalur perdagangan menjadi incaran oleh kerajaan-kerajaan tentangganya seperti Ternate dan Gowa termasuk VOC, dan juga Inggris pada akhir abad ke-18. Perebutan pengaruh kekuasaan menjadikan Buton harus memilih “Sahabat” yang mampu melindungi kedaulatan Kerajaan Buton, dan hasilnya pada tanggal 17 desember 1613 tercetus perjanjian “Persekutuan Abadi” dengan VOC, yang menghasilkan berbagai intrik, sosial politik, sepanjang sejarah Kesultanan baik dari dalam maupun luar pemerintahan Kesultanan Buton. Berakhirnya dominasi Belanda di nusantara 1824 (perjanjian London 1824) menjadikan Kesultanan Buton mengalami kemajuan dan justru banyak memberikan bantuan kepada Belanda antara lain ikut mengadakan persetujuan sepihak dengan Belanda (1824), mendamaikan Kerajaan Bone dengan Belanda melalui perjanjian Bongaya (1824) dan ikut serta dalam perang Diponegoro (1825-1830) (mu'jizah  2007). Perubahan yang menonjol terjadi ketika Buton menjadi ibukota Afdeeling Sulawesi Timur pada tahun 1911 dan pada tahun 1915, Afdeling Buton dan Laiwui (Kendari) digabungkan dengan Bungku dan Mori yang dipusatkan di Buton. Selanjutnya Buton menjadi Kota pusat urbanisasi dan perdagangan terbesar di bagian timur. Tahun 1960 Buton menjadi bagian Indonesia, yang menandakan berakhinya pula Kesultanan Buton, juga sempat menjadi Ibu Kota Sulawesi Tenggara sampai tahun 1964. (Rabani La Ode;2004).

B. Perang Buton

         1. Perang Buton dengan Armada kapal La Bolontio (akhir abad ke -15!)

Perang besar pertama yang tercatat dalam sejarah Kerajaan Buton yaitu perang melawan Armada kapal La Bolontio yang menguasai perairan banda pada akhir abad ke-15!. Tidak banyak  literature yang menjelaskan asal dari La bolontio. Beberapa Sumber  menyebut bahwa Labolontio adalah seorang Bajak Laut yang menguasai kepulauan Moro di Filipina, perairan banda sampai selayar. Namun dalam manuskrip Buton, tercatat bahwa labolontio adalah seorang kapten laut dari kepulauan Tobelo Kesultanan Ternate. La bolontio memimpin pasukan laut dibawah perintah Sultan Ternate ke-4 Sultan Baabullah Datu Sah (1570-1584), untuk memperluas wilayah kekuasaannya juga dalam rangka menyebarkan pengaruh Islam di kawasan timur Nusantara termasuk Buton, Bima, Selayar dan Makassar yang pada saat itu kebanyakan Kerajaan masih beragamakan Hindu. Penyerangan Armada Labolontio ke Buton terjadi pada saat kerajaan Buton masih dipimpin raja ke-5 Rajamulae ( sampai dengan 1491). Disini terlihat ada perbedaan interval waktu yang sangat jauh antara masa Rajamulae dengan Sultan Baabulah yang terpaut hampir 90 tahun. Namun jika di konversi ketahun Rajamulae maka diperoleh kemungkinan kesamaan waktu antara Raja Buton dengan Sultan Ternate pada masa Pemerintahaan Sultan pertama Ternate  Zainal Abidin (1486-1500).

 Kehebatan Armada Laut Labolontio sangat disegani dan merupakan ancaman yang menakutkan bagi kerajaan-kerajaan lain pada saat itu. Dalam rangka mempertahankan kerajaannya, Raja Mulae meminta kerajaan-kerajaan Baratha [daerah penunjang pertahanan kesultanan Buton yang memiliki raja sendiri (Wuna ( Muna ), Kulisusu, Tiworo dan Kaledupa)] untuk mempertahankan kerajaan Buton. Adalah  La kilaponto [anak dari Sugimanuru (Raja wuna ke-3) dan cucu dari Bataraguru (Raja Buton ke-3) yang kebetulan juga adalah kemenakan dari Raja mulae] yang pada saat itu menjadi raja  Wuna VII memimpin penyerangan terhadap Armada Labolontio bersama Raja Selayar Opu Manjawari didukung rakyat Muna dan Kulisusu. Peperangan Armada laut Buton–Selayar dengan Pasukan Armada Labolontio dimenangkan oleh pasukan Lakilaponto bersama Opu Manjawari di daerah yang sekarang lebih di kenal dengan nama Labuantobelo (Labuan = Pelabuhan/persinggahan ; Tobelo = Daerah/pulau Tobelo). Berkat Jasa keduanya,  maka Kerajaan Buton mengankat Lakilaponto menjadi Raja ke-6 Buton (1491-1527)  yang selanjutnya menjadi Sultan ke-1 Buton dengan gelar  Sultan Kaimuddin khalifatul khamisi (1528 – 1537) [tahun kesultanan ini saya pakai merujuk pada penelitian La Niampe tentang sejarah masukanya islam ke tanah Buton] dan Opu manjawari mejadi Sapati di Kerajaan Buton.

Pengangkatan Lakilaponto menjadi Raja Ke-6 Buton dan Opu Manjawari dari selayar menjadi Sapati di Buton dapat menjelaskan bagaimana Kedudukan Kerajaan Buton terhadap kerajaan disekililingnya. Begitupun kerajaan Selayar Namun ada yang khusus bagi Raja Selayar Opu Manjawari. Apakah Raja Selayar mempunyai hubungan darah dengan raja Buton, ataukah Selayar  merupakan bagian dari kerajaan Buton atau Sahabat Kerajaan buton, atau sahabat raja Muna? Atau apa yang sebenarnya telah terjadi di Selayar? Namun ini agak sangat sulit dijelaskan dan perlu pengkajian sebab keberhasilan seorang Raja Selayar mengalahkan Pasukan Labolontio menjadikan dirinya Pati kerajaan Buton, walaupun pada akhirnya cucu dari Sapati Manjawari hasil perkawinan dari anak perempuanya dengan  Lakilaponto bernama La Sangaji menjadi Sultan Ke-3 Buton (1566-1570). La Sangaji merupakan Sultan yang merintis pembangunan Benteng Keraton Wolio yang merupakan benteng pertahanan terkuat di zamannya serta menjadi saksi perang kesultanan Buton yang masih kokoh hingga sekarang.

2.      Perang Buton – Ternate (1580!)
 

            3.      Perang Buton – Belanda . (1637 – 1638)

Hubungan diplomatic yang di sepakati antara VOC dengan kesultanan buton sejak Kesultanan ke- 4. Sultan La Elangi (Dayanu Iksanuddin ; 1578-1615 M) dengan di ikrarkannya “Persekutuan Abadi” oleh Apollonius Scotte dibawah Gubernur Jendral Pieter Both tahun 1613 lambat laun semakin retak, ini disebabkan karena kebanyakan dari anggota garnisium Belanda selalu menipu dan berbuat sesuatu yang arogan terhadap rakyat Buton. Keadaan ini memicu ketidakpercayaan didalam petinggi Kesultanan untuk melanjutkan perjanjian tersebut, hingga terjadi penyerangan kapal Velzen milik VOC yang didukung Sapati Kesultanan yang menentang perjanjian. Penyerangan kapal dagang VOC yang terdampar di salah satu wilayah kadie (wilayah kecil kesultanan dibawah perintah kesultanan Buton) di pulau Wawoni menimbulakan kesalahpahaman dan perpecahan yang berakhir dengan peperangan.

catatan Schoorl sangat jelas menggambarkan hubungan Kesultanan Buton dan VOC yang pasang surut dan berakhir dengan perang yang sangat dasyat. Sultan ke-5 Sultan La Balawo (1617-1632)  merasakan ancaman invasi dari kerajaan Makassar yang telah menaklukan Selayar, sehingga Sultan berinisiatif untuk meminta bantuan kepada Belanda yang berada di Batavia jikalau nantinya kerajaan Gowa menyerang Buton, mengingat Makassar adalah salah satu kerajaan yang kuat pada masa itu, namun surat tersebut ternyata tidak dihiraukan. Keadaan ini membuat konflik  internal dalam Kesultanan Buton, akibat hilangnya kepercayaan petinggi Kesultanan Buton (Sapati) terhadap Belanda namun sebagian lagi golongan masih mengharapkan bantuan dari Kerajaan Belanda sebagaimana keyakinan mereka terhadap perjanjian persekutuan abadi yang telah di ikrarkan oleh Sultan terdahulu. Schloor juga menjelaskan bagaimana Penyerangan di bawah pimpinan Sapati yang mendukung penyerangan menghancurkan kapal – kapal VOC  yang terkandas di pulau Wawonii  dan melakukan pembantaian awak sebuah Fluyt VOC, Velzen, serta pembunuhan, penawanan dan penyiksaan terhadap kakitangan sebuah kapal dagang peribadi Belanda yang singgah di Bau-Bau. Meskipun Sultan menempatkan isteri nakhoda kapal partikulir Belanda yang ikut ditahan, Elsje Janszoon,  itu di rumah isterinya sendiri dengan diberi layanan dengan baik, di mana ia “menginap sebagai tamu dan selalu diperlakukan dengan baik ‘’ Namun tidak menyurutkan keinginan Belanda untuk membumi hanguskan Kesultanan Buton,  untuk memberi pelajaran atas kekejian yang (menurut mereka) dilakukan atas perintah Sultan Buton.

Penyerangan pertama Belanda dilakukan pada akhir tahun 1637 di lanjutkan penyerangan kedua tahun 1638 dengan jumlah armada dan persenjataan yang lebih besar. Serangan armada VOC terjadi pada masa pemerintahan Sultan Buton ke-6 Sultan La Buke (1632-1645). Pertempuran tersebut sangat dasyat dan menimbulkan banyak korban dari kedua belah pihak. Meskipun banyaknya korban yang berjatuhan dari pihak Buton, sampai pertempuran berakhir, armada Belanda tidak berhasil menjatuhkan dan merebut benteng keraton Wolio dimana merupakan pusat Kasultanan Buton.

Perang Buton dengan kerajaan Makassar adalah konskuensi atas tindakan Kesultanan Buton yang memberi suaka politik pada Aru palaka yang melarikan diri bersama beberapa pengikutnya atas kejaran kerajaan Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin (1631 – 1670). Sebagaimana yang diterangkan dalam kajian horst h. Liebn 2007 Mac Leod dapat menerangkan alasan Speelman membantu Kesultanan Buton pada saat di serang pasukan Makassar awal tahun 1667, yaitu  dikarenakan Speelman merasa berhutang atas bantuan Sultan yang telah menyelamatkan 600 armada VOC beserta muatan dan alat persenjataannya termasuk yang telah di ambil oleh nelayan setempat (sagori), ketika 4 dari 5 Armada VOC yang menuju Ternate karam di kepulauan Sagori tahun 1650, meskipun saat itu hubungan VOC dengan Buton masih renggang.

Dipimpin Karaeng Bonto Marannu, Armada Kerajaan Gowa didukung kesultanan Bima dan Luwu dengan 700 Armada kapal dan 20.000 prajurit menyerang Kesultanan Buton pada akhir tahun 1666, yang pada saat itu kesultanan Buton berada dibawah pemerintahan Sultan ke-10 La Simbata (Sultan Adilil Rakhiya; 1664-1669 M), Pertempuran hebat diteluk Bau-bau oleh kesultanan Buton di bantu dengan Belanda dibawah pimpinan Cornelis Speelman dan prajurit Bone bertempur melawan Armada kerajaan Gowa. Pertempuran tersebut mengakibatkan kekalahan besar bagi kerajaan Gowa. Dan ribuan prajurit termasuk Karaeng Bonto Marannu di tawan dan di asingkan di Liwuto Makasu (baca; pulau Makasar). Dalam catatan Belanda, Pulau Makkasar dinaman juga “Makassarsch Kerkhof” atau Kuburan Makassar. Adalah mantan Sultan Ke-9 Buton yang kemudian membebaskan dan memulangkan mereka, sedangkan Daeng Mandangi dan Daeng Mandongi, Serta Karaeng Gasalah kawin dengan penduduk setempat.

Tentang Aru Palakka (baca; Arung Palakka ) dalam sejarah Bone menceritakan, Meskipun Aru Palakka tumbuh besar dalam didikan kerajaan Makassar, namun Aru Palakka adalah bangsawan yang tidak suka pada pemerintahan Hasanuddin yang menjadikan rakyatnya sebagai perkerja (budak). Kesewenang-wenagan pemerintahan Gowa memberlakukan rakyat Bone memicu rasa siri (harga diri) bagi Aru Palakka. ketidaksenangan Aru Palaka ini di wujudkan dengan pemberontakan terhadap kerajaan Makassar. Namun Aru palaka tidak dapat melawan gempuran kerajaan Makassar sehingga memaksa Aru Palakka bersama Tobala mencari perlindungan meninggalkan Bone dan pergi ke Buton dengan beberapa ratus pengikutnya.

Ada kisah yang menarik  sehubungan dengan pelarian Bangsawan Bone Aru Palakka ke Negeri Buton. Pada saat pengejaran kerajaan Makassar sampai ke Buton. Utusan Makassar Karaeng ri Gowa menanyakan keberadaan Aru Palaka kepada  Sultan Ke-9 La Awu (Sultan Malik Sirullah ;1654-1664 M) namun pertanyaan itu dijawab dengan sumpah yang menyatakan bahwa “Aru palakka tidak ada di atas tanah Buton ini, Jika ucapanku salah, maka air akan menenggelamkan negeri Buton”. Sumpah ini diterima dan dianggap sah yang tentu saja mengecewakan prajurit kerajaan Makassar yang pulang tanpa hasil. Namun sesungguhnya pada saat Sultan Buton mengangkat sumpah, Aru Palakka memang berada di Buton, tetapi bersembunyi di dalam ceruk goa yang berada tepat di bawah benteng Keraton Buton (Baca; Liana La Toondu). Belakangan keberadaan Aru palaka diketahui Kerajaan Gowa yang ternyata berada di Buton sejak tahun 1660. Kejadian ini membuat Sultan sakit hati dan marah karena keberanian Buton melindungi Aru Palakka serta merasa tertipu oleh sumpah Sultan Buton. Rasa marah Sultan membuat kerajaan Gowa  mengirim armada perangnya melakukan penyerangan secara besar-besaran ke Buton demi menghancurkan Kesultanan Buton dan menangkap Aru Palakka hidup atau mati. Peristiwa pelarian Aru palaka ke Kesultanan Buton dan upaya penyelamatan dengan menggunakan sumpah, menjadi buah bibir dan selalu di kenang bagi masyarakat Bone – Buton hingga sekarang.

Kekalahan besar pasukan Armada kerajaan Gowa di Buton melemahkan pertahanan kerajaan Gowa di Makassar. Hal ini dimamfaatkan oleh kerajaan-kerajaan yang sebelumnya berada di bawah tekanan  Kerajaan Gowa, kembali balik menyerang. VOC dibawah pasukan Speelman, Ternate dibawah Sultan Mandarsyah (1645-1675), Buton dibawah Kapitalao Jitanggalawu dan Bone di Bawah pasukan Aru palaka melakukan penyerangan besar-besaran ke Makassar baik dari laut maupun darat pada tahun 1667. Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin dan Armada Karaeng Galesong mendapat pukulan hebat dan kekalahan besar sehingga memaksa Sultan Hasannudin tunduk dan menandatangani perjanjian Bongaya November 1667. Berjanjian tersebut merupakan kemunduran besar bagi kerajaan Gowa karena harus melepaskan dominasi kekuasaannya terhadap kerajaan-kerajaan lain dan salah satunya pelepasan pemerintahan atas kerajaan Bone. Meskipun perjanjian Bongaya sudah disepakati namun serangan sisa-sisa perlawanan kerajaan Gowa yang menentang perjanjian tersebut masih terus terjadi (1668). Nanti setelah tahun 1669 perlawanan selesai setelah benteng Somba Opu telah rata dengan tanah.

Kutipan Naskah teks surat kapitalao Buton Jitawanggalu yang berada bersama Sultan Ternate Sultan Mandarsyah (1645-1675) Oktober tahun 1669 yang di tulis di Makassar kepada Gubernur Jenderal VOC, Joan Maetsuycker di Batavia. Naskah surat tersimpan di UB leiden Belanda dengan Kode K.Ak.98

…. “[S]ahabat Kapiten Laut [Buton] mem[b]eri maklum kepada Gurnadur Jen[d]ral tatkala disuruh oleh Sahabat Raja Buton kami mengiringkan Paduka Sri Sultan Ternate sama2 mengikut pada A[d]miral Cornelis Speelman ke Tanah Mengkasar supaya kami mengerjakan kerja kita”…..

… “Tertulis dalam Benteng Parinringa yang be[r]dekatan dengan kota Rotterdam dua lapan (<sembilan>; kata sisipan, Suryadi) likur hari dari bulan Jumadil Awal pada tahun Jim hijrat al-Nabi Salallahu alaihi wassalam seribu dua lapan puluh genap”. (Suryadi; 2009)

Jelas bahwa K.Ak.98  ditulis tak lama setelah Gowa dikalahkan oleh VOC di bawah pimpinan Cornelis Speelman.  Isi surat ini cukup menggambarkan posisi politik Buton selepas Perjanjian Bongaya (1667) melalui mana VOC berhasil menekan ambisi politik Kerajaan Gowa yang sering menginvasi kerajaan-kerajaan tetangganya, termasuk Buton (Suryadi; 2009).

Perjanjan Bongaya tahun 1667 di Makassar ternyata tidak memberi pengaruh yang luas terhadap Kesultanan Buton, walaupun kenyataannya Kesultanan Buton mepunyai andil yang sama dengan Ternate dalam upaya penaklukan Makassar 1666-1669.  pemberian porsi kekuasaan yang besar terhadap kerajaan ternate dan VOC/kompeni sendiri dirasa sebagai upaya pengurangan kekuatan/ wilayah kekuasaan Buton dan sebagai usaha adu domba dengan Kerajaan Ternate. Salah satu pasalnya yaitu dengan memberikan pengakuan wilayah seluruh pantai timur Sulawesi dari Menado ke Pansiano (Wuna) adalah dulunya merupakan milik raja Ternate (pasal 17). Disamping itu perjanjian yang berkaitan dengan monopoli dagang Hindia-belanda dengan dihapuskannya bea dan pajak impor maupun ekspor terhadap kompeni (pasal 8) yang diterapkan diseluruh persekutuan Belanda, dampaknya mulai dirasakan Kesultanan Buton yang saat itu mengakibatkan hilangnya salah satu pemasukan kerajaan sebagai daerah transit kapal-kapal yang menuju ke timur (Ternate-Ambon-Papua) dan ke barat (Makassar-Jawa-Bali).

Adalah sultan Buton ke- 20 dan 23 La Karambau ( Sultan Himayatuddin ; 1751-1752 dan 1760-1763) yang mencoba melakukan perlawanan terhadap arogansi dari Kompeni. La karambau tidak mengindahkan perjanjian 1667 yang dianggapnya sangat menguntungkan kompeni.  Salah satunya aksinya yaiu dengan melakukan penyerangan terhadap kapal Rustenwerk milik kompeni Belanda di bawah pimpinan Kapten Mazius Tetting. Kejadian bermula pada saat Sultan mengirim beberapa orang menuju kekapal Belanda yang sedang berlabu di perairan Buton untuk menegosiasikan pembayaran. Namun kompeni tidak mau mau membayar ongkos berlabu dan akhirnya terjadi pertengkaran dan saling menyerang. Utusan Buton lalu membunuh dan menawan sebagian kelasinya dan menjarah isi kapal pada 28 juni 1752. Peristiwa tersebut membuat marah kompeni dan hubungan Buton-Belanda menjadi renggang. Kemarahan kompeni ditampilkan dengan meminta seribu orang budak sebagai ganti rugi. Bagi La Karambau hal ini tidak dapat kabulkan dan justru menentang permintaan dari pihak Kompeni tersebut. Akibat tindakan Sultan La Karambau, Kompeni Belanda mengirim pasukannya pada akhir 1752 di bawah pimpinan Johan Benelius menyerang Buton.  

Demi mempertahankan kedaulatan kesultanan Buton, La Karambau turun memimpin perlawanan melawan Kompeni. Untuk mengisi kekosongan Pemerintahan maka Kesultanan Buton mengankat Sultan ke-21 Hamim (Sultan Sakiyuddin; 1752-1759) yang juga ternyata menetang keberadaan Kompeni.  Kompeni tidak menyangka mendapat perlawanan hebat dari La Karambau yang juga di dukung Sultan Hamin, membuat mereka harus mundur. Hasilnya kompeni menambah armada perang kembali menyerang Buton pada februari 1755 di bawah pimpinan Kapten Johan Casper Rijsweber menggempur Keraton Buton. kembali kompeni mendapat perlawanan hebat dari pasukan La Karambau, walaupun tidak sehebat seperti pada awal perlawanan. Pasukan kompeni berhasil memukul mundur pasukan La karambau sehingga memaksa pasukan La Karambau harus melakukan penyerangan secara gerilya dihutan-hutan yang dipusatkan dibenteng siontapina. Tehnik perang gerilya tersebut ternyata sangat berhasil dan mengusir pasukan Kompeni dari tanah Buton. Keberhasilan La karambau dalam mengusir pasukan Kompeni mejadikan dia dinobatkan kembali menjadi Sultan Buton Ke-23 menggatikan Sultan ke-22 yang menjabat cuma setahun La Seha (Sultan Rafiuddin; 1759-1760) dengan tambahan gelar Sultan Himayatuddin Oputa yi koo dalam makna Sultan Himayatuddin (La Karambau) Raja di hutan (1760-1763).

Kembalinya La Karambau menjadi Sultan Buton ke-23 mendapat banyak pertentangan dari kalangan petinggi kesultanan termasuk juga mendapat tekanan dari Kompeni. Hal ini bagi sebagian kalangan, pengangkatan kembali Sultan La Karambau yang terlalu kritis terhadap kompeni dapat merusak perjanjian ”Persahabatan Abadi Buton-Belanda” yang telah di ucapkan oleh Sultan-sultan terdahulu. Karena desakan itu maka terjadi pergantian kepemimpinan dengan diangkatnya La Jampi (Sultan Kaimuddin;1763-1788) sebagai sultan Buton yang ke-24. Dan oleh Belanda, La Karambau menjadi orang yang paling dicari untuk di bunuh sebagai pertanggungjawaban atas tindakannya melawan serta membunuh banyak Kompeni. Meskipun telah turun tahta La Karambau memiliki banyak pengikut setia dan terus melakukan perlawanan terhadap Kompeni. Perlawanan yang dipimpin La Karambau tersebut kembali mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan. Satu pejabat tinggi bersama anak dan cucu La Karambau di tawan dan dibawa ke Belanda. Penyanderaan anak dan cucu ini tidak menyurutkan hatinya untuk memerangi Belanda, justru ia melanjutkan perlawanannya dengan strategi  perang rakyat semesta bersama rakyat desa-desa dipantai timur Buton dengan taktik gerilya yang kembali berpusat di puncak gunung Siontapina. Perjuangan Lakarambau  melawan kezaliman dan ketidak adilan Belanda tersebut berlangsung selama 24 tahun (1752-1776) sampai ajal menjemputnya di puncak gunung Siontapina. (Mane Oba La Ode; 2009). Perang melawan Kompeni tersebut banyak menelan korban dari kedua belah pihak. Di Buton, antara lain Sapati (pejabat tinggi Kesultanan),Bonto Ogena, Raja Lawele dan Tondana  mantan raja Rakina dan termasuk kapitalao matanayo La Ode Sungkuabuso gugur dalam mempertahankan kedaulatan negrinya. ( zuhdi;1999 : Ligvoet, 1878-78-9)

Sultan ke-24 La Jampi mencoba kembali menjalin hubungan Buton-Belanda yang telah retak. demi terciptanya hubungan kedua belah pihak, Sultan mengadakan persetujuan sepihak dengan Kompeni pada tanggal 12 maret 1766 yang hasilnya merugikan Kesultanan Buton. Inti dalam perjanjian  adalah bahawa Belanda memasukkan Kerajaan Buton ke dalam Pax Neerlandica. kepada Kompeni, perjanjian ini adalah perluasan dari kontrak perjanjian pertama antara Buton dengan Belanda yang ditandatangani pada 17 Desember 1613 yang mengikat Persekutuan Abadi antara Buton dan Belanda (Schoorl 2003:69, n.4).v. Perjanjian ini mendapat perlawanan yang keras terutama bagi Sultan ke-25 La Masalamu (Sultan Azim Al-Din ; 1788-1791). Sultan Azim Al-Din dengan tegas meminta pihak Kompeni untuk meninjau kembali Perjanjian 1766 yang isinya merugikan pihak Buton. Salah satu pasal dalam perjanjian itu yang tidak disukai Sultan Azim Al-Din adalah ketentuan bahawa setiap penggantian sultan Buton harus dilaporkan kepada wakil Kompeni di Makassar (pasal 28). Pasal itu juga mengatur bahawa pihak Buton wajib berunding terlebih dahulu dengan Kompeni mengenai setiap calon Sultan baru mereka dan juga yang akan diturunkan dari takhtanya. Pasal ini jelas bertentangan dengan semangat perjanjian pertama Buton-Kompeni (Perjanjian 1613) dengan kedua-dua pihak berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Jika dalam perjanjian 1766 Buton harus melaporkan setiap penggantian sultannya kepada Kompeni (yang mengisyaratkan pengetatan kontrol politik oleh Kompeni kepada Buton), maka masuk akal apabila Sultan Azim Al-Din yang ingin mempertahankan kebebasan Buton tidak dapat menerimanya. Dengan kata lain, Sultan Azim Al-Din menilai Kompeni sudah terlalu jauh ikut campur tangan dalam urusan politik internal Buton. Baginda cukup kritis dan tidak mahu tunduk kepada kemahuan Kompeni yang memang terkenal doyan kontrak. Kini, hampir 30 tahun kemudian, Sultan Azim Al-Din yang sedang berkuasa ingin agar kontrak perjanjian itu disemak lagi, melanjutkan protes para pendahulunya. Nada warkah balasan Kompeni itu cukup keras, walaupun mereka akhirnya mahu menyemak pasal 28 dalam perjanjian baru itu. Kompeni kesal dengan Sultan Azim Al-Din yang mengatakan bahawa Baginda tidak tahu-menahu isi perjanjian 1766. Itu tidak masuk akal, sebab sudah berkali-kali pihak Kompeni dan pembesar Buton saling berkirim warkah membahas perjanjian itu, baik sesudah ‘dipersumpahkan’ atau sebelumnya. Anihnya, tidak lama selepas itu, Sultan Azim Al-Din turun takhta dan Sultan Muhyiuddin Abdul Gafur naik takhta menggantikannya. (Suryadi 2007).

Sebagai Sultan baru di Buton,Sultan ke-26 La Kopuru (Muhyiuddin Abdul Gafur; 1791-1799) berusaha memperbaiki hubungan Buton-Kompeni yang tegang pada tahun-tahun sebelum baginda naik takhta. Selain itu, ada juga dikesani bahawa secara peribadinya Sultan Muhyiuddin lebih dekat kepada Kompeni berbanding dengan Sultan Azim Al-Din.  Langkah untuk mendekatkan diri dengan Kompeni adalah semacam strategi politik Sultan Muhyiuddin kerana Baginda menghadapi persoalan politik dalaman yang serius, selain ancaman dari luar. Ancaman luar yang terus menerus dirasakan Buton adalah perlumbaan pengembangan kuasa dari dua buah kerajaan besar jirannya: Ternate dan Makassar. Oleh itu, Sultan Muhyiuddin tetap bekerjasama dengan Belanda, penaung utama yang sejak dahulu lagi telah melindungi mereka. Sultan Muhyiuddin juga tidak lupa mengingatkan Kompeni agar jangan mengabaikan Buton, baik dalam masa damai atau dalam keadaan terancam. Ancaman luar juga datang dari orang-orang Seram (ditulis “Seran”) dan Papua. (Suryadi 2007)

Sultan Muhyiuddin selalu melaporkan dengan rinci setiap peristiwa politik yang terjadi dalam kerajaannya ataupun memberi kabar tentang kapal-kapal Kompeni atau Inggris yang melintas di perairan Buton juga keamanan yang menyangkut perairan di Buton. ini di lakukan untuk menjaga hubungan diplomatic dengan Belanda di mana Belanda saat itu merupakan bangsa yang besar dan mampu memberi perlidungan dari ancaman oleh kerajaan atau bangsa lain.

Sekitar bulan September 1796, sultan Mahyuddin mendapat kabar dari dua orang yang lepas dari tangkapan armada Seram dan Papua dan melaporkan bahwa Prajurit perang dari Seram dan Papua datang ke Buton untuk menyerang dan menghacurkan kerajaan Buton. Kemudian kabar itu di benarkan juga oleh masyarakat Binongko dan juga utusan Buton di Makassar yang sedang menuju Ternate namun diperjalannan dia mendapat khabar dari kerajaan Banggai kalau Buton hendak di serang. Rupanya Kerajaan Seram dan Papua tidak suka dengan Belanda, sehingga mereka akan menghancurkan siapa saja kerajaan yang bersekutu dengan Belanda dan tidak mau berhubungan dengan Inggris. Dapat disimpulkan bahwa aksi penyerangan tersebut mendapat dukungan dari kerajaan Inggris, yang kebetulan pada akhir abad ke-18 dengan Belanda saling berebut pengaruh di wilayah timur Nusantara.  Dengan membawa 2000 prajurit dan 300 Armada kapal  didukung persenjataan dari Inggris, pada bulan Oktober seperdua dari Armada tersebut telah tiba dan menggempur wilayah Buton bagian barat (Mawasangka) dan Wawolowu, utara (Kulisusu) , timur (Kaledupa). Keadaan ini membuat Sultan Muhyiuddin meminta kepada Belanda untuk segera menjual peralatan perang dengan harga yang terjangkau. Belum ditahu kapan berakhirnya perang tersebut. Namun yang pasti, pada masa pemerintahan Sultan ke-27 La Badaru (Sultan Dayanu Asraruddin; 1799-1823), kesultanan Buton Aman dari serangan luar dan hanya tercatat sekali pemberontakan dari dalam yaitu aksi makar Muna (1816-1824). Ada kemungkinan penyerangan berakhir pada tahun 1799 di bawah pimpinan La Badaru, karena sudah menjadi kebiasaan di Kesultanan Buton, pemimpin perang yang membawa kemenangan menjadi alasan buat “Sarana” (Badan Legislative Kesultanan) untuk dipertimbangkan menjadi Sultan. Ini juga dapat di lihat dari masa jabatannya yang lama (24 tahun), dimungkinnkan karena prestasinya yang gemilang.

Sultan La Badaru Dayanu Asraruddin merombak beberapa aturan pemerintahan Kesultanan antara lain dengan membuat aturan Prosedur Militer dan aturan Sabandara (syahbandar).

Peristiwa penting yang terjadi di masa kekuasaan Sultan Asraruddin adalah ditutupnya perjanjian dengan Kompeni di Makassar pada 12 Januari 1804 (Ligvoet 1878:87). Sultan Asraruddin tampaknya cukup kritis kepada Kompeni dibanding sultan sebelumnya sultan Muhyiuddin Abdul Gafur.

Pada masa pemerintahan Sultan ke-28 La Dani (Sultan Anharuddin;1823-1824), tercatat bahwa beberapa kapal Bajak laut yang datang dari timur singgah di daerah Pasar Wajo dan menyerang penduduk disana. Tidak di tahu siapa pemimpin Bajak Laut tersebut. Disamping itu Sultan La Dani harus membereskan pemberontakan dari aksi makar Barata Wuna yang juga merepotkan pemerintahannya. Muhammad Idrus yang juga pada saat itu adalah menantu dari Sultan Anharuddin tampil kedepan untuk memimpin pasukan menyerang dan menumpaskan aksi Bajak Laut. Bajak Laut tersebut berhasil dikalahkan dan Muhammad Idrus pulang dengan membawa kemenangan, lalu diangkat menjadi Sultan ke-29 menggantikan mertuanya yang cuma menjabat selama satu tahun.

Menurut Zahari (1977: III, 25-7) Sultan Anharuddin diturunkan dari kekuasaannya karena melakukan beberapa kesalahan dalam prosedur militer, antara lain dalam penumpasan Bajak Laut yang menyerang Pasar Wajo. Aksi penumpasan itu dipimpin oleh Muhammad Idrus, menantunya, yang kemudian menggantikannya menjadi Sultan dengan gelar Kaimuddin I. Zahari berspekulasi bahwa alasan pemberhentian Sultan Anharuddin sepertinya tidak kuat, “tetapi agaknya terkandung suatu rahasia pribadi dari Sultan Anharuddin terhadap anak mantunya [itu]” (Ibid.:26).(suryadi;2007).

Sepanjang pemerintahan Kesultanan Buton, selain mendapat tekanan dari luar, juga mendapat tekanan dari dalam. Aksi pemberontakan dan makar serta kerusuhan menghiasi perjalanan roda pemerintahan diantaranya kerusuhan di Wasongko dan Lasadewa akibat kasus Sapati Kapolangku yang menimbulkan terjadinya kesalahpahaman antara Ternate Buton tahun 1669. Disamping itu juga tercatat beberapa aksi pemberontakan dan makar yaitu sebagai berikut.

Sepanjang masa pemerintahannya, Sultan ke-26 La Koporu (Muhyiuddin Abdul Gafur; 1791-1799) menghadapi banyak masalah politik, ada yang bersifat dalaman dan luaran. Antara masalah dalaman itu adalah pemberontakan di Kalincusu dan Wowoni yang banyak memakan korban dan menghabiskan senjata Buton, sehingga Sultan memohon kepada “Gurnadur Jenderal” agar dapat menjual peralatan perang agar Buton dapat mempertahankan kedaulatannya ke atas keduadua wilayah itu.  (Warkah B dan D; suryadi).

Naskah teks surat (warkah) Sultan Buton kepada Gubernur Jenderal di Batavia, yang penulis kutip dari Warkah Koleksi Universiteitsbibliotheek Leiden oleh Suryadi

WARKAH B: CoD.Or. 2240-IA tgl  21 September 1791

………..

Seperkara lagi, Paduka Sri Sultan dan segala wazir menteri2nya bermaklumkan Paduka Yang Dipertuan Heer Gurnadur Jenderal dan segala Raden van India di Betawi akan hal peperangan kami dengan Negeri Kalincusu sekarang ini. Maharaja Sapati dan Kapiten Laut telah sudah dimenangkan Allah, dikalahkannya Negeri Kalincusu jua adanya.

Syahdan, adapun Paduka Sri Sultan dan wazir menteri2nya serta ia melihat sudah kalah Negeri Kalincusu, lalu ia  penyuruh Raja K-n-d-w-r-h dan Menteri Katapi dan empat orang pangalasan dan seorang juru bahasa serta <teman>  teman2nya pada empat buah perahu yang pergi di Hujung Pandan pada tahun yang lalu hendak memberi  maklum kepada Paduka Ayahandah Kompeni di Mangkasar, dipesertakan dengan lasykar seratus kapal yang dibawanya ke Mangkasar jua adanya……..

WARKAH D : CoD. Or. 2240-IA tgl 31 Oktober 1796

…….

Seperkara lagi, Paduka Anakanda Sri Sultan dan segala wazir menteri2nya bermaklumkan  Paduka Ayahandah  kompeni Heer Gurnadur Jenderal dan segala Raden van India di Betawi perihal sekarang ini sudah di dalam berperang dengan Negeri Wowoni antara tiga bulan. Segala raja2 dan menteri2 serta segala rakyat tiga ribu bilangan banyaknya yang pergi menyerang Negeri Wowoni telah banyak  mati dan luka, dan senjata sudah banyak yang rusak, dan obat  dan pelor sudah habis dalam perang kami. ….

……

Dari warkah surat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada masa Sultan Mahyuddin terjadi sekaligus dua pemberontakan yang cukup merepotakan pemerintahaan Kesultanan Buton. pemberontakan pertama terjadi didaerah Barata Kulisusu namun pada bulan September 1791 Sapati dan Kapitalao berhasil menumpas aksi pemberontakan tersebut. Namun di tahun 1796 terjadi lagi pemberontakan yang besar di bagian daerah kadie Buton di pulau Wawoni Barata Wuna. Sebanyak 3000 prajurit raja-raja bersama mentrinya bergi berperang menggempur pemberontak, namun karena kurangnya persenjataan di sana pasukan banyak tewas dan luka-luka. Namun akhirnya aksi tersebut juga berhasil di tuntaskan.

sultan ke-27 La Badaru (Sultan Dayanu Asraruddin; 1799-1823) Pada tahun 1816 seorang bangsawan Bone, Arung Bakung, melakukan aksi makar di Barata Muna atas provokasi seorang ulama bernama Syarif Saleh. Arung Bakung mengawini putri Raja Tiworo, dan oleh karena itu ia cukup berpengaruh di Muna. Ia dan pengikutnya yang berasal Makassar dan Mindanao melakukan aksi separatisme terhadap Bau-bau. Arung Bakung menjadi sempalan bagi Buton selama bertahun-tahun. Dalam aksi pemberontakannya, ia dilindungi oleh Raja Konawe dan Laiwui (Zahari 1977: III, 23). Pemberontak ini baru menyerah pada tahun 1824 dibawah pimpinan Sultan Muhammad (Idrus Kaimuddin I; 1824-1851), dua tahun setelah Sultan Dayyan Asraruddin turun tahta (Suryadi; 2008).

C. Penutup

Demikianlah beberapa Intrik sosial politik  yang terjadi semasa berdirinya kerajaan Buton sampai masa Kesultanan di awal abad ke-19. Satu “Sumpah” yang selalu dipegang dengan menghadapi segalah konsekwensinya. Keistimewaan Kejayaan dan Keagungan Kesultanan Buton, Sosial Budaya Buton, Kearifan Lokal, Manuskrip Kesultanan Buton, Aksara Wolio, Bendera Wolio, Lambang Kesultanan Buton, Benteng Keraton Buton, Istana Buton, Mata Uang Buton, Falsafah Buton, dan yang paling fenomenal adalah Undang – Undang Dasar Kesultanan Buton ( Tartabah Tujuh ) adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa sesungguhnya pernah Ada sebuah kerajaan kesultanan yang Agung dan mewarnai perjalanan perkembangan Nusantara. Berawal dari negeri yang miskin lalu menjadi daerah pusat perdagangan paling aman dan disegani di awal abad ke-20. Begitulah cara Kesultanan Buton membangun negrinya hingga bertahan lebih dari 600 tahun.

Sebagai kata penutup saya mengutip kata-kata Kapitalao Jitanggalawu yang juga pernah dikutip Suryadi dalam artikelnya

Karena Sahabat (Rusman Bahar) orang yang bebal lagi daif mengatur perkataan artikel ini, maka jikalau ada salah pun melainkan maaf juga kepada pembaca. Tamat.

Oleh: Rusman Bahar LM

Makassar 23 februari 2010

Rujukan